Selasa, 30 November 2010

Dipimpin oleh seorang gubernur berdasarkan pemilu?

Keraton Yogya
Maraknya kasus pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya dipimpin oleh seorang sultan, sekarang oleh pemerintah akan disamaratakan dengan daerah di Indonesia lainnya. D.I. Yogyakarta akan dipimpin oleh seorang gubernur, dan akan dilaksanakannya pemilihan gubernur tersebut.

Menurut saya, D.I Yogyakarta sebaiknya tetap dipimpin oleh seorang sultan yang sudah secara turun menurun menjadi pimpinan di kota tersebut. Hal ini untuk menghindari pemborosan biaya untuk pemilu gubernur dan  agar tidak mempersulit perombakan kekuasaan disana. Selain itu,  mengapa pemerintah mempeributkan hal seperti ini, sedangkan masih ada masalah lain yang jauh lebih penting untuk dicarikan solusinya. Hal buruk pemerintahan di Indonesia inilah yang membuat negara ini tidak pernah maju. Membuat masalah baru dan menumpuk masalah lama yang belum ada titik temu hingga saat ini.

Solusi untuk Garuda..


Garuda Indonesia adalah salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang cukup terkenal dengan keelitannya dan fasilitasnnya yang sangat memadai. Namun demikian, harga tiket penerbanagan pun disesuaikan dengan fasilitasnnya.

Saat ini, Garuda Indonesia sedang mengalami kasus mengenai  banyaknya  delay atas keberangkatan pesawat garuda dan banyaknnya perubahan jadwal. Hal ini mengakibatkan banyaknya penumpang merasa kecewa atas pelayanan dari maskapai ini.

Menurut manajemen dari maskapai ini, penyebab terjadinya delay yang dikarenakan banyak jadwal yang berubah adalah :
1. Sabotase
2. Kabelnya Lepas
3. Pergantian Sistem
4. Kekurangan Resource

Pandangan saya atas kejadian ini adalah pihak intern maskapai ini kurang  memperhitungkan resiko yang akan didapat akibat pergantian sistem. Meskipun sudah melakukan pengecekan atas sistem yang akan menggantikan sistem yang lama, namun jika mengganti secara keseluruhan dalam waktu yang bersamaan akan ada resiko kegagalan keseluruhan.

Bagaimana sikap yang harus diambil oleh pihak maskapai ini?
Untuk mengalihkan isu-isu yang ada, sebaiknya pihak manajemen garuda memperbaiki sistem baru yang mengakibatkan banyaknya perubahan jadwal tersebut hingga jadwal kembali seperti sedia kala. Sebaiknya dilakukan uji coba kembali dan menghitung peluang resiko apa saja yang akan terjadi dan mengambil solusi dari perhitungan tersebut. Setelah semuanya selesai, adakan konfersi pers dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan adanya permintaan maaf kepada para penumpang yang merasa dirugikan atas waktunya. Hal ini dilakukan agar kesalah pahaman yang terjadi saat ini terselesaikan.








Solusi masalah TKI di luar negeri dengan memberikan HP??


Saat ini banyak berita mengenai berbagai macam kasus TKI atau TKW yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlakuan buruk dari majikannya (contoh : penganiayaan). Salah satu contoh penganiayaan tersebut adalah kasus penganiayaan Sumiati, TKW asal NTB, yang dianiaya oleh majikannya di Arab Saudi, serta Kikim Komalasari yang dibunuh majikannya, juga di Arab Saudi. Hal tersebut membuat pemerintah berencana membekali TKI dengan handphone dan sambungan online 24 jam untuk meng-update kondisi TKI.

"Ada kesulitan mendapatkan informasi dari TKI. Makanya, pemerintah sedang mengkaji untuk membekali TKI dengan handphone berikut contact  person supaya TKI bisa setiap saat memberikan informasi jika ada kondisi yang menyimpang," ujar Presiden SBY saat menutup ratas khusus TKI di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/11/2010).

Menurut Presiden, berdasarkan dari pengalaman, pemerintah seringkali terlambat mengetahui ada TKI menghadapi masalah serius, apalagi ada semacam ketertutupan sehingga tidak mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. "Makanya kalau ada masalah perlu dipastikan mereka memberi tahu," tandasnya.

Rencana pemerintah untuk memberikan handphone kepada setiap TKI ini, mendapat banyak pertanyaan dan tanggapan pesimis dari masyarakat. Ada yang menganggap rencana pemerintah ini merupakan ide yang tidak cerdas, tidak bermutu, dan lain sebagainya. Pada intinya, masyarakat mempertanyakan dan meragukan keefektifan rencana tersebut.

Saya sendiri termasuk orang yang tidak setuju atas rencana pemerintah ini, karena dengan hanya memberikan HP(read : Handphone) kepada tiap-tiap TKI tidak menjamin para TKI tersebut dapat memberikan  informasi atas kondisi mereka disana. Menurut saya para TKI tersebut tidaklah membutuhkan HP (read : Handphone) dari pemerintah, karena saya yakin masing-masing individu (read : yang menjadi TKI) mampu untuk membeli HP (read : handphone) sendiri, selain itu adanya kemungkinan majikan dari rumah yang bersangkutan tidak memberikan izin para TKI untuk menggunakan HP (read : handphone). 

Lalu apa yang sebenarnya mereka butuhkan? 
Yang dibutuhkan  oleh  para TKI tersebut adalah perlindungan dari pemerintah. Mengapa demikian? karena saat ini pemerintah kurang memberikan perlindungan terhadap mereka. Perlindungan yang diberikan negara bagi para pahlawan devisa, sangatlah lemah, bahkan terkesan tidak peduli. Pantas aja, banyak kasus TKI yang disiksa. Padahal, kalau saya dengar, tenaga kerja dari negara lain juga banyak di sana, namun kenapa mereka jarang mendapat kekerasan? karena negara mereka benar-benar memberikan jaminan perlindungan.


source : http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=9878